Upaya menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan petani di wilayah Kabupaten Lombok Barat terus ditingkatkan melalui kolaborasi aktif antara aparat kepolisian dan masyarakat. Pada Kamis, 16 April 2026, Satuan Samapta (Sat Samapta) Polres Lombok Barat melakukan pendampingan intensif terhadap Kelompok Tani (Poktan) Batu Rapat Jaya di Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar. Langkah ini diambil untuk memastikan proses distribusi hasil panen jagung berjalan lancar menuju Gudang Bulog guna mendukung program ketahanan pangan nasional.
Pendampingan ini bukan sekadar pengawalan fisik di jalan raya, melainkan bentuk dukungan moral dan teknis agar para petani termotivasi untuk menyalurkan hasil buminya ke lembaga resmi pemerintah. Dengan menjual hasil panen ke Bulog, diharapkan harga di tingkat petani tetap stabil dan terhindar dari praktik tengkulak yang seringkali merugikan masyarakat kecil.
Komitmen Polres Lombok Barat dalam Ketahanan Pangan
Kapolres Lombok Barat, Polda NTB, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Samapta, Iptu Eko Nugroho, S.H., menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah-tengah petani merupakan instruksi langsung untuk menyukseskan program pemerintah dalam swasembada pangan. Kehadiran personel di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa aman sekaligus memastikan tidak ada kendala berarti dalam rantai distribusi dari lahan pertanian hingga ke gudang penyimpanan.
“Kami hadir untuk memberikan pendampingan penuh kepada Poktan Batu Rapat Jaya. Tujuannya jelas, yakni menggerakkan potensi lokal agar distribusi hasil panen ini tepat sasaran ke pihak Bulog. Kami ingin memastikan bahwa jerih payah petani mendapatkan apresiasi yang layak melalui jalur distribusi yang resmi dan transparan,” ujar Iptu Eko Nugroho saat memberikan keterangan di sela-sela kegiatan.
Detail Pendistribusian Delapan Ton Jagung
Dalam kegiatan tersebut, tercatat distribusi dilakukan oleh saudara Sukian yang mewakili Poktan Batu Rapat Jaya. Proses pengangkutan dimulai dari Desa Mareje Timur menuju Gudang Bulog Nyiur Lembang yang berlokasi di Kecamatan Lembar. Sebanyak 120 karung jagung berhasil dikirimkan, di mana setiap karungnya memiliki berat rata-rata 70,30 kilogram.
Total keseluruhan jagung yang didistribusikan dalam pengiriman kali ini mencapai 8,436 ton. Seluruh muatan diangkut menggunakan satu unit truk dengan nomor polisi DR 8203 SD. Iptu Eko Nugroho menambahkan bahwa pengawasan dilakukan mulai dari pemuatan barang hingga dipastikan tiba di lokasi tujuan dengan nota jalan yang lengkap dan sesuai prosedur administratif.
Standar Kualitas Tinggi dari Bulog
Meski distribusi berjalan lancar, Iptu Eko Nugroho mengingatkan para petani bahwa pihak Bulog memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang sangat ketat dalam menerima hasil panen. Hal ini dilakukan demi menjaga kualitas stok pangan nasional yang disimpan dalam jangka waktu tertentu. Personel Sat Samapta di lapangan turut memberikan edukasi mengenai kriteria teknis yang harus dipenuhi oleh para petani sebelum membawa hasil panen mereka ke gudang.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jagung yang diserahkan harus sudah dalam bentuk pipilan dan benar-benar bersih dari kotoran atau sisa tongkol. Parameter yang paling krusial adalah kadar air, di mana Bulog menetapkan batas maksimal sebesar 14 persen. Jika kadar air melebihi angka tersebut, maka jagung akan dikembalikan atau ditolak demi menghindari risiko pembusukan saat disimpan. Selain itu, berat per karung juga harus konsisten di angka minimal 70,30 kilogram.
Prosedur Administrasi bagi Petani
Selain kualitas fisik komoditas, aspek administrasi juga menjadi sorotan dalam pendampingan ini. Pihak kepolisian mengimbau para petani agar melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk mempermudah proses transaksi di Kantor Bulog. Persyaratan tersebut meliputi identitas diri berupa KTP, buku rekening BRI untuk mekanisme pembayaran non-tunai yang aman, serta kartu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai bukti kepesertaan dalam kelompok tani resmi.
“Kami mengedukasi masyarakat bahwa kelengkapan administrasi seperti KTP dan kartu RDKK sangat penting. Ini demi transparansi dan memastikan bahwa subsidi atau hasil penjualan benar-benar jatuh ke tangan petani yang berhak. Koordinasi yang baik antara petani, Polri, dan Bulog adalah kunci utama keberhasilan swasembada pangan di Lombok Barat ini,” pungkas Iptu Eko Nugroho.
Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi kelompok tani lainnya di wilayah Kabupaten Lombok Barat untuk lebih proaktif dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan ketahanan pangan daerah dapat terjaga, sekaligus meningkatkan taraf hidup para petani lokal melalui sistem pasar yang lebih sehat dan terorganisir.
