Binkam

Jelang Tutup Tahun Anggaran 2026, Birorena Polda NTB Validasi Kebutuhan Riil Belanja Pegawai

×

Jelang Tutup Tahun Anggaran 2026, Birorena Polda NTB Validasi Kebutuhan Riil Belanja Pegawai

Sebarkan artikel ini

 

MATARAM – Memasuki penghujung Tahun Anggaran 2026, Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Birorena) Polda NTB menggelar kegiatan Penyusunan Revisi Anggaran Pagu Minus Belanja di Hotel Lombok Plaza, Mataram, Senin (16/11/2026). Langkah ini dilakukan guna memastikan akurasi data keuangan sekaligus mencegah terjadinya selisih anggaran di akhir tahun.

Mewakili Karorena Polda NTB, Plh. Karorena AKBP Imron Rosidi, S.H., M.H., menekankan pentingnya ketelitian para Urusan Gaji (Urgaji) dan operator SAKTI dari seluruh Satker Mapolda serta Polres/Ta jajaran dalam memverifikasi kebutuhan gaji dan tunjangan hingga Desember 2026.
“Revisi anggaran tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan. Belajar dari evaluasi TA 2025 yang masih menyisakan pagu sekitar Rp93,01 juta setelah revisi, tahun ini seluruh pengajuan wajib didukung data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas AKBP Imron.

Hingga 13 November 2026, realisasi anggaran Polda NTB tercatat mencapai Rp1,21 triliun (93,39 persen) dari total pagu Rp1,29 triliun. Namun, hasil pemantauan memproyeksikan adanya pagu minus belanja pegawai sebesar Rp3,60 miliar yang tersebar di 15 satker, sementara 21 satker lainnya tercatat mengalami surplus. Melalui forum ini, potensi surplus tersebut dipetakan untuk menutupi kekurangan sesuai mekanisme revisi yang berlaku.

Di sisi lain, jajaran satker juga didorong mengakselerasi serapan belanja modal yang saat ini berada di angka 63,37 persen—terutama pada proyek pembangunan bersumber dana SBSN—serta mendongkrak nilai kinerja perencanaan anggaran.
Guna mengoptimalkan sisa dua bulan terakhir di tahun 2026, Birorena menggarisbawahi empat poin pengendalian anggaran:
Percepatan penyampaian data riil kebutuhan gaji hingga Desember 2026 untuk direvisi secara terpusat.

Penyelarasan antara serapan anggaran dengan target capaian output kegiatan.
Kedisiplinan pembayaran kontrak kepada penyedia sesuai jatuh tempo guna menghindari penumpukan di akhir tahun.
Pemanfaatan Halaman III DIPA sebagai alat kendali dengan batas maksimal deviasi sebesar 5 persen.

Rangkaian kegiatan diisi dengan pemaparan evaluasi oleh Kabagdalprogar Birorena Polda NTB, pendalaman teknis revisi bersama Kanwil DJPb Provinsi NTB, serta penelitian dokumen pendukung dari masing-masing satker.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *