Lombok Timur – Kapolres Lombok Timur, AKBP Ariakta Gagah Nugraha, mengeluarkan ultimatum tegas kepada seluruh masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Ia menegaskan bahwa segala bentuk perjudian, khususnya judi taruhan yang melibatkan dukungan terhadap calon kepala desa tertentu, merupakan tindakan pidana yang akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Demikian disampaikan Polisi berpangkat Melati Dua tersebut saat ditemui. Kamis (12/11/26).
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat agar tidak menjadikan momentum Pilkades sebagai ajang perjudian maupun aktivitas lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Kalau sudah bicara judi, itu tentunya sudah kaitannya dengan pidana. Apabila itu didapati, tidak akan kami segan-segan dan saya mengultimatum kepada seluruh warga masyarakat bahwa judi itu dilarang secara hukum dan tentunya akan kami tindak tegas apabila kami dapatkan ada judi yang terjadi, khususnya saat pelaksanaan pemilihan kepala desa,” tegas AKBP Ariakta Gagah Nugraha.
Kapolres menjelaskan bahwa praktik judi taruhan dalam Pilkades berpotensi melibatkan berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun usia. Mulai dari masyarakat ekonomi rendah hingga tinggi, kalangan muda maupun tua, semuanya memiliki potensi terlibat dalam praktik perjudian tersebut.
Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan bakal calon kepala desa turut terlibat dalam aktivitas taruhan yang berkaitan dengan hasil pemilihan.
“Kadang-kadang bakal calon itu juga ikut judi. Semuanya punya potensi,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan adanya bakal calon kepala desa yang terlibat dalam praktik perjudian, pihak kepolisian akan menindaklanjutinya sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Keterlibatan dalam praktik tersebut juga dapat menjadi persoalan serius bagi calon yang bersangkutan.
“Akan kita tindak lanjuti sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Ini memang jatuhnya ke tindak pidana,” tambahnya.
Selain memberikan peringatan keras terhadap praktik perjudian, AKBP Ariakta Gagah Nugraha juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam penyebaran berita bohong (hoaks), fitnah, maupun berbagai bentuk provokasi yang dapat memicu perselisihan antarmasyarakat selama tahapan Pilkades berlangsung.
Kapolres juga menyoroti praktik politik uang atau money politics yang dinilai dapat merusak kualitas demokrasi di tingkat desa. Menurutnya, politik uang berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten dan tidak mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal demi kemajuan masyarakat.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilih secara bijak, objektif, dan berdasarkan kualitas serta kemampuan calon kepala desa, bukan karena iming-iming uang maupun kepentingan sesaat.
Kapolres Lombok Timur berharap seluruh elemen masyarakat, para bakal calon kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak terkait dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkades.
Ia menegaskan bahwa terciptanya Pilkades yang aman, damai, jujur, dan bermartabat merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat juga diminta tidak melakukan tindakan yang dapat mencederai proses demokrasi di tingkat desa.
Dengan adanya peringatan tegas tersebut, diharapkan pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Lombok Timur dapat berlangsung secara kondusif, bebas dari praktik perjudian, politik uang, penyebaran hoaks, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.
Polres Lombok Timur berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menindak setiap pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi terwujudnya Pilkades yang damai dan bermartabat.
