Sumbawa Besar, NTB — Keseriusan aparat dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan wilayah perairan kembali dibuktikan. Satuan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polres Sumbawa bersama jajaran Dit Polairud Polda NTB turun langsung melaksanakan kegiatan Sambang Nusa Presisi di wilayah pulau terluar berpenghuni, tepatnya di Pulau Medang, Desa Medang, Kecamatan Labuhan Badas.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Polairud Polres Sumbawa, IPTU Baiq Shinta Dewi Ratna Negari, SH, mendampingi Kasubdit Patroli Dit Polairud Polda NTB, AKBP Kurniawadin, SPI., MM. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa negara tidak boleh kalah cepat dan tidak boleh absen di wilayah terluar.
Bukan sekadar kunjungan seremonial, kegiatan ini membawa misi penting di tengah berbagai persoalan klasik masyarakat pesisir. Mulai dari minimnya akses informasi, lemahnya pengawasan, hingga potensi pelanggaran hukum di sektor perairan, semuanya menjadi perhatian serius aparat.
Dalam kesempatan tersebut, Polairud memberikan sejumlah edukasi strategis kepada masyarakat. Di antaranya sosialisasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sebagai pengingat bahwa praktik ilegal di laut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keberlanjutan mata pencaharian nelayan.
Selain itu menyampaikan edukasi terkait Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM. Hal ini penting guna mencegah potensi penyalahgunaan distribusi BBM yang selama ini kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Tak hanya itu, masyarakat diperkenalkan dengan layanan digital E-Pas Kecil untuk pembuatan dokumen kapal secara online. Inovasi ini diharapkan mampu mendorong modernisasi administrasi pelayaran rakyat yang selama ini dianggap rumit dan memakan waktu.
Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dari balik meja. Kehadiran langsung di tengah masyarakat, khususnya di wilayah terluar, menjadi kunci utama dalam menjawab kebutuhan riil warga.
Polairud membuktikan bahwa pengamanan wilayah perairan bukan hanya soal patroli semata, tetapi juga membangun kesadaran hukum serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Dengan langkah nyata ini, pesan yang ingin disampaikan jelas: negara hadir, bahkan hingga ke titik terluar negeri. (Hps)
