Bali, 30 Oktober 2025 — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam melaksanakan tiga prioritas utama yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, di bidang keamanan dan penegakan hukum, yakni pemberantasan narkotika, penyelundupan, dan judi online.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat mewakili Kapolri dalam kegiatan The 2nd Joint Committee Polri – Ministry of Interior (MOI) Kingdom of Saudi Arabia yang berlangsung di Hotel Bintang Bali Resort, Kuta, Bali, Kamis (30/10/2025).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Polri dan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi, sekaligus forum strategis untuk memperkuat hubungan bilateral di bidang keamanan dan penegakan hukum lintas negara.
Dalam pertemuan tersebut, Wakapolri menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tiga fokus utama untuk menjadi prioritas nasional dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan hukum Indonesia, yaitu:
1.Pemberantasan narkotika,
2.Pemberantasan penyelundupan, dan
3.Pemberantasan judi online
“Perang terhadap tiga kejahatan besar ini tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan sinergi lintas lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional. Polri terus memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga negara, serta mitra internasional seperti Interpol dan otoritas keamanan negara sahabat,” ujar Wakapolri dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Wakapolri menyampaikan bahwa Polri telah menorehkan capaian signifikan dalam penindakan kasus narkotika. Dalam kurun waktu terakhir, Polri berhasil memusnahkan barang bukti narkotika berbagai jenis dengan total berat 214,84 ton dengan nilai ekonomi mencapai lebih dari Rp29 triliun.
Langkah ini menjadi bukti nyata dukungan Polri terhadap visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memerangi narkoba sebagai ancaman serius terhadap masa depan bangsa.
Wakapolri juga menyoroti tren baru penyalahgunaan narkotika yang semakin adaptif terhadap teknologi dan gaya hidup masyarakat modern. Ia menjelaskan munculnya pola baru seperti penyalahgunaan ketamin yang dihirup melalui hidung dan etomidate yang dicampur dalam liquid pods, yang kini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Karena itu, penguatan kerja sama internasional dalam bidang riset, intelijen, dan laboratorium forensik dinilai sebagai langkah strategis. Kolaborasi Polri dengan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi pemberantasan narkotika, penyelundupan, serta kejahatan lintas batas lainnya.
Pihak Kerajaan Arab Saudi, melalui Major General Abdullah Bin Abdulrahman Al-Hamad, selaku Kepala Delegasi, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara telah mencakup seluruh potensi ancaman lintas batas, termasuk terorisme dan kejahatan transnasional.
“Kerajaan Arab Saudi berkomitmen memperkuat koordinasi strategis dengan Indonesia untuk bersama-sama menghadapi ancaman narkotika, ekstremisme, dan kejahatan lintas negara,” ungkap Al-Hamad.
Pertemuan ini menghasilkan Minutes of Meeting (MoM) yang memuat langkah-langkah konkret implementasi kerja sama keamanan bilateral antara Polri dan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi.
Dalam MoM tersebut disepakati bahwa kerja sama pemberantasan narkotika akan mulai dilaksanakan pada Desember 2025, diikuti dengan kerja sama di bidang keamanan lainnya.
Kerja sama strategis ini menjadi bentuk nyata diplomasi kepolisian (police diplomacy) yang tidak hanya memperkuat stabilitas kawasan, tetapi juga menjadi model sinergi global dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas negara.
Kegiatan The 2nd Joint Committee Polri–MOI Kingdom of Saudi Arabia dihadiri oleh pejabat tinggi Polri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta delegasi Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi.
Melalui forum ini, Polri menegaskan tekadnya untuk terus menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga keamanan nasional, memperkuat penegakan hukum, dan melindungi masa depan bangsa dari ancaman kejahatan global.
